Derasnya Pedoman Dana Aneh Di Tahun Politik
Foto: Ari SaputraJakarta -
Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa sepanjang kuartal I/2019 dana dari luar negeri masuk ke Indonesia sebanyak Rp 85,9 triliun. Aliran dana tersebut masuk melalui sejumlah instrumen, menyerupai melalui pasar saham, Surat Utang Negara (SUN), dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
Pada Januari 2019, capital inflow yang masuk melalui instrumen pasar saham sebesar Rp 13,8 triliun. Namun pada Februari 2019, pemikiran dana aneh kembali keluar dari Indonesia yakni sebesar Rp 3,4 triliun. Maret 2019, dana aneh masuk kembali sebesar Rp 1,66 triliun, juga melalui instrumen pasar saham.
Dari data tersebut, pemikiran dana aneh yang masuk ke Indonesia paling banyak melalui pasar SUN. Dengan total dana aneh yang masuk sebesar Rp 16,7 triliun pada Januari, kemudian meningkat Rp 34,2 triliun pada Februari, dan turun kembali pada Maret yakni Rp 24,4 triliun. Sementara dana aneh yang masuk melalui pasar SBI terjadi pada Februari yakni Rp 1,4 triliun. Namun pada Maret 2019, dana aneh justru keluar mencapai Rp 1,92 triliun.
Kedua, penerbitan SBN dilakukan dalam rangka mengantisipasi utang jatuh tempo pada kuartal II/2019. Sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan bahwa hasil penerbitan surat utang dipakai untuk menambah pembiayaan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.
Ketiga, kinerja perekonomian yang cukup baik sepanjang kuartal I/2019. Indikatornya antara lain yaitu surplus neraca perdagangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus USD 0,54 miliar atau sekitar USD 540 juta pada Maret 2019. Surplus ini berasal dari ekspor sebesar USD 14,03 miliar dan impor sebesar USD 13,49 miliar. Dari sisi impor, Indonesia pada Maret 2019 mencatatkan impor sebesar USD 13,49 miliar. Angka ini naik kalau dibandingkan dengan Februari 2019 sebesar USD 10,31 miliar.
Keempat, tren surplus neraca perdagangan dari Februari dan Maret 2019 berdampak pada berkurangnya tekanan pada defisit transaksi berjalan (CAD). Hal ini sanggup dilihat dari angka dan sektor utama tujuan ekspor (terutama sektor non-migas) yang pada kuartal IV/2018 memperlihatkan tren menurun, dan kembali mengalami kenaikan dan bahkan tumbuh pada Februari dan Maret 2019.
Kelima, dari sisi pertumbuhan ekonomi, BI memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2019 akan menyentuh angka 5,2 persen. Angka ini meningkat dari kuartal IV/2018 sebesar 5,18 persen. Di mana faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, yakni konsumsi swasta, konsumsi pemerintah, maupun konsumsi forum negara non-rumah tangga berkaitan dengan persiapan jelang pemilu.
Kepastian Ekonomi
Fakta lain yang tidak sanggup dipungkiri yaitu mengenai "Jokowi Effect". Hasil hitung cepat yang memenangkan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin direspons kasatmata oleh pasar. Beberapa respons pasar yang disebut dengan "Jokowi Effect" antara lain, pertama, IHSG dan rupiah menguat. Pada perdagangan Kamis (18/4), IHSG dibuka menguat 87,30 poin atau 1,34 persen ke level 6.568. Bahkan, sehari sebelum pemilu, pada Selasa (16/4), IHSG ditutup menguat 46,39 poin atau 0,72 persen ke posisi 6.481,54. Dan menjelang hari pencoblosan, IHSG pun menguat 0,67 persen.
Dari sisi nilai tukar rupiah, diketahui juga mengalami penguatan sehari pasca Pilpres. Bahkan nilai tukar rupiah nyaris keluar meninggalkan Rp 14.000 per dolar AS. Pada pembukaan Kamis (18/4), nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sempat menyentuh level Rp 13.995 per dolar AS.
Kedua, investor aneh yang melaksanakan beli bersih. Euforia terhadap hasil hitung cepat tersebut, juga dimanfaatkan para pelaku pasar untuk melaksanakan agresi ambil untung. Hal ini terlihat dari agresi beli yang dilakukan investor aneh dalam beberapa ketika usai perdagangan dibuka. Tercatat, ketika pasar dibuka ada agresi beli Rp 800 miliar. Ketiga, investor yang banyak berburu obligasi.
Derasnya pemikiran dana aneh serta "Jokowi Effect" tersebut sekaligus menerangkan bahwa kekhawatiran dampak negatif pelaksanaan Pemilu 2019 terhadap perekonomian lebih khusus sektor keuangan tidak terbukti. Kinerja pemerintah untuk menjaga kondusivitas nasional menjadi jaminan untuk memperlihatkan kepastian bagi para investor dalam dan luar negeri.
Stabilitas ekonomi yang ditandai dengan baiknya kinerja perekonomian sepanjang kuartal I/2019 serta stabilitas politik dan keamanan yang dilakukan melalui sinergi TNI-Polri dalam mengamankan semua aktivitas dan tahapan Pemilu 2019 memperlihatkan keyakinan bagi para investor untuk memasukkan dana dan melaksanakan investasi di Indonesia.
Hal ini menggambarkan bahwa pasar sudah berjalan secara rasional, termasuk pada pelaku pasar yang sudah menjalankan prinsip dan kaidah-kaidah rasionalisasi untuk mendorong keseimbangan dan efisiensi. Rasionalisasi pasar yaitu upaya untuk mengubah alur kerja ad hoc yang sudah ada menjadi alur kerja yang didasarkan pada faktor-faktor gres yang mempengaruhi pasar, baik berupa kebijakan/peraturan (yang juga disebut sebagai intervensi negara atas aturan pasar), mengukur indikator pengalaman pada masa lalu, adanya pengetahuan/inovasi produk, serta perubahan referensi pekerjaan.
Hal ini sejalan dengan pendapat Prof Eugene Fama, peserta Nobel Ekonomi 2013, yang menyampaikan bahwa pasar finansial dikatakan efisien bila harga yang terbentuk di pasar sudah mencerminkan informasi relevan yang tersedia pada ketika itu. Sementara itu, berdasarkan teori Behavioral Economics Prof Schiller, juga peserta Nobel Ekonomi, wajah anomali pasar sebagai lawan dari teori efisiensi disebut teori bubble. Dengan kata lain, kinerja pasar finansial di Indonesia lebih banyak digerakkan oleh reaksi pasar yang berlebihan sesudah mendapat santunan dari mendasar ekonomi dan stabilitas nasional.
Oleh alasannya yaitu itu, pekerjaan rumah selanjutnya dari pemerintahan gres hasil Pemilu 2019 yaitu mempertahankan rasionalisasi pasar dan terus menjaga kepastian ekonomi bagi para investor dan pelaku ekonomi. Sehingga derasnya pemikiran dana masuk serta "Jokowi Effect" tidak hanya berjalan sementara atau sesaat saja. Namun sanggup berjalan jangka panjang dan berdampak pribadi pada sektor riil dan mendukung semua aktivitas ekonomi produktif masyarakat.
Dalam konteks yang demikian, maka bekerjsama landasan untuk mewujudkan janji-janji kampanye (khususnya kesepakatan kampanye di bidang ekonomi) selama proses kontestasi Pilpres 2019 bekerjsama sudah siap. Tinggal mewujudkannya dalam kebijakan, peraturan, dan jadwal kerja pemerintah yang terukur, sistematis, dan berkelanjutan. Jika hal ini sanggup berjalan dengan baik, maka harapan untuk menyebabkan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar nomor 7 (tujuh) dunia pada 2030 bukan tidak mungkin untuk diwujudkan.
Eko Setiobudi dosen STIE Tribuana Bekasi
Tulisan ini yaitu kiriman dari pembaca detik, isi dari goresan pena di luar tanggung jawab redaksi. Ingin menciptakan goresan pena kau sendiri? Klik di sini sekarang!
Sumber detik.com