Reshuffle Kabinet Mengemuka, Parpol Koalisi Lapang Dada

Presiden Jokowi. (Foto: Rengga Sancaya)
Jakarta -Wacana reshuffle atau perombakan kabinet mencuat usai sejumlah menteri terkait dengan proses aturan di KPK baik dipanggil menjadi saksi maupun digeledah kantor dan rumahnya. Parpol koalisi menyerahkan sepenuhnya ke Presiden Jokowi soal reshuffle itu.

Setidaknya ada tiga menteri yang ketika ini berkaitan dengan proses aturan yang sedang berlangsung di KPK. Mereka ialah Mendag Enggartiasto Lukita, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Presiden Jokowi sudah pernah berbicara soal kemungkinan dilakukannya perombakan kabinet. Mengutip Jokowi, Moeldoko menyebut reshuffle kemungkinan dapat dilakukan tergantung kondisi.

"Perombakan kabinet ya Presiden sudah menyampaikan dapat iya dapat tidak, kita lihat kepentingannya. Intinya kita semuanya berharap jangan hingga terjadi alasannya waktu kerja kita kan beberapa bulan. Tetapi sekali lagi kalau sudah problem hukum, Presiden selalu tidak mau intervensi wacana itu. Tergantung dari berprosesnya, apa yang terjadi kini ini," ujar Moeldoko di gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Istana Tak Tunggu Status Tersangka

PKB, sebagai partai asal Imam Nahrawi menyatakan ada tidaknya perombakan kabinet sepenuhnya diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Reshuffle disebut sebagai hak prerogatif presiden.

"Masalah reshuffle sepenuhnya Pak Presiden Jokowi yang memutuskan, hak prerogatif yang melekat," kata Wasekjen PKB Daniel Johan, Kamis (2/5/2019) malam.

Daniel tak banyak bicara soal wacana itu. Dia menyampaikan belum mendengar rencana presiden mengganti para pembantunya. "Sejauh ini saya belum mendengar," ucapnya.

PPP juga merespons Moeldoko. Lukman Hakim merupakan menag yang berasal dari PPP. Menurut PPP, perombakan kabinet itu ialah hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.

"Soal reshuffle ataupun penyusunan kabinet gres maka PPP memandang itu sebagai hak prerogatif Pak Jokowi selaku Presiden," kata Sekjen PPP Arsul Sani, Kamis (2/4/2019).

Menurut Arsul, kalau benar ada reshuffle hal itu diyakini sudah menurut pertimbangan Jokowi. Salah satunya, kata Arsul, pertimbangan itu ialah biar pemerintahan dapat fokus dan berjalan baik.

"Kami percaya bahwa apapun yang diputuskan Presiden tentu atas dasar pertimbangan dan kepentingan yang lebih besar yakni penyelenggaraan pemerintahan yang fokus dan berjalan dengan baik. Dalam konteks kabinet, tentu untuk memastikan bahwa di sisa waktu lebih kurang 5-6 bulan ini sasaran kerja kabinet tercapai," ujar Arsul.

Baca juga: Wacana Reshuffle Muncul Usai Menpora Makara Saksi Suap, PKB: Itu Hak Presiden

Sementara NasDem, sebagai partai asal Mendag Enggartiasto Lukika yang rumah dan kantornya digeledah KPK beberapa waktu kemudian menyatakan reshuffle ialah wewenang presiden. "Soal reshuffle itu sepenuhnya wewenang presiden," kata Ketua DPP NasDem Irma Suryani ketika dihubungi, Kamis (2/5/2019).

Dia tak mempermasalahkan jikalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti menteri-menterinya. Menurutnya, hal itu dapat saja dilakukan Jokowi sepanjang untuk memperbaiki kinerja kabinet.

"Silakan saja sepanjang untuk memperbaiki kinerja kabinet," ucap Irma.


Simak Juga 'Isu Reshuffle, Ini 4 Menteri Jokowi yang Sempat Terjamah KPK':

[Gambas:Video 20detik]

Sumber detik.com

Bagikan Artikel ini

Berlangganan update artikel terbaru via email: